[portalpiyungan.co] Fenomena masuknya pekerja asing ke Indonesia, khususnya dari Cina, telah menjadi perbincangan hangat di berbagai lini massa belakangan ini.
Fenomena ini juga tak lepas dari pengamatan Djoko Edhi S. Abdurrahman, mantan Anggota Komisi III DPR RI.
Dalam artikel yang dimuat oleh media online Teropong Senayan, Rabu 21 Desember 2016, Djoko mempertanyakan alasan Jokowi mengimpor warga asing ke Indonesia.
Berikut kutipan lengkap tulisan Djoko yang berhasil dihimpun oloeh Tim Portal Piyungan.
Saya baca beritanya, pernyataan dari Jenderal Buwas dan Panglima TNI, ada baiknya Presiden Jokowi mendengarkan keduanya. Sebab, kian paradoks kebijakan Presiden, kegaduhan kian menjadi-jadi.
Mengawasi serbuan migrasi Cina saja sudah kedodoran, ditambah lagi dengan PP Ormas yang melegalkan asing berseliweran. Tambah lagi dengan turis Tiongkok 10 juta, dengan jumlah pasukan Dirwasdakim yang sedikit banget.
Efektif pengawasan di mana pun, menggunakan rasio. Taruhlah semua 460 ribu polisi ditambah 500 ribu tentara mengawasi 10 juta turis, ya jauh dari sekadar bisa. Ditambah lagi dengan jutaan ormas asing yang berseliweran, wauw, pasti akut. Mengawasi Cina dalam negeri saja sudah teler.
Dalam setahun niscaya model modus kejahatan segera berlimpah canggihnya dalam skala internasional dengan prototipe latent, dikendalikan asing, dan proxy war. Tak begitu bikin Indonesia menginternasional.
Baca deh Joseph Stiglizt, apa dan bagaimana Global Village. Yang harus dikuatkan dalam global village adalah nasionalisme kita. Sebab negara berubah menjadi state borderless. Negara bukan milik kita lagi, terutama negara low income seperti Indonesia, hanya jadi sapi perahan internasional dan menjadi lapangan sepak bola asing. Kita cuma jadi penonton dengan perut yang kian lapar.
Apa sih maksudnya mengimpor segala asing itu dalam kebijakan Mister President? Mereka bukan buah-buahan lho. Mereka manusia. Untuk apa mereka diimpor ke sini? Tak ada untungnya sama sekali. Sebaliknya resikonya jelas takkan mampu ditanggulangi oleh kepolisian yang menghadapi demo 411 dan 212 saja stres berat.
Setahu saya, agreement MEA adalah perjanjian bilateral. Itu bedanya dengan AFTA. MEA dapat ditolak. Mestinya DPR tidak mengabulkan permohonan Presiden untuk item high risk. Karena DPR yang meratifikasinya, DPR yang harus membatalkan item-item high risk tadi. - Via http://www.portalpiyungan.co/2016/12/banyak-wna-di-indonesia-mantan-anggota.html - On December 20, 2016 at 08:28PM
LAYANAN XL BURUK - Jaringan XL Lemot - Jaringan XL Lambat - Jaringan XL Sampah - begitulah ucapan masyarakat ketika jaringan XL mati mulai 1 Desember tapi tidak ada tanggapan, saya buatkan sebuah blog yang silahkan diturunkan sendiri, - ini merupakan tanggung jawab dari CEO Dian Siswarini yang tidak melakukan kontrol ke bawahannya -
- Komplain Rangers tidak ada jawaban di FB Page
- Rangers tidak ada balasan di Kaskus care - semua pada pindah kartu ( Jangan alasan penuh mail )
- Komplain lewat aplikasi juga ngak dibalas,
Bersadarkan pantauan XL memang merubah tarifnya lebih dulu ketimbang jaringannya yang dijanjikan berubah 2 bulan sebelumnya - xl malah merubah tarif 9 Desember tapi jaringan malah semakin letoy, apa bagusnya pindah ke PRIORITAS ?? prioritas cuman membebankan kami, tidak ada gunanya, itu artinya nasibku bergantung padamu, kalau pakai prabayar, ngak suka patahkan SCnya - toh sc cuman 6000 rupiah, ngak ada nilainya, bisa dibuat melanggar undang undang lagi.
Nah mana tanggung jawab dari CEO atau dari pihak XL yang tidak memberikan konfirmasi seolah olah tidak ada masalah sama sekali, karena nyata nyata masalah besar sejak 1 Desember 2016 ada dan tidak selesai sampai tulisan ini diposting, silahkan layangkan melalui media cetak permohonan maaf - JARINGAN XL SAMPAH - JARINGAN XL LEMOT - JARINGAN XL MAHAL - PAKET INTERNET XL SAMPAH - XL AXIATA SAMPAH - DIAN SISWARINI MUNDUR - TIDAK TAHU MALU - XL MALING PULSA - XL MALING
0 Response to "Banyak WNA di Indonesia, Mantan Anggota DPR: Untuk Apa Mengimpor Orang Asing, Mr. Presiden? - BURUK DAN MAHALNYA XL PRIORITAS"
Post a Comment