Eks Relawan Jokowi: Ke Mana Lagi Publik Akan Mendapatkan Kebenaran Jika Penguasa lebih suka berbohong? - BURUK DAN MAHALNYA XL PRIORITAS

[portalpiyungan.co]

MEDIA YANG BERUBAH JADI MUSUH DEMOKRASI

Oleh: Ferdinand Hutahaean
Eks Relawan Jokowi

Tak dapat dipungkiri, bahwa demokrasi yang kita anut telah membawa perubahan besar dalam etika berpolitik bangsa. Dan tak dapat disangkal bahwa PILKADA GUBERNUR DKI JAKARTA 2017 secara langsung maupun tidak langsung telah melahirkan atmosfer media sosial yang sangat jahat bagai mesin pembunuh, dan media yang semestinya menjadi pilar demokrasi berubah menjadi musuh demokrasi.

Semakin hari semakin mendekati agenda hari pelaksanaan pemilihan, publik semakin disuguhi informasi-informasi yang menyesatkan baik oleh media maupun media sosial. Arus informasi yang semakin canggih membuka kesempatan bagi siapa saja yang ingin menggunakan media maupun media sosial untuk membunuh dan menghabisi karakter atau nama baik seseorang atau kelompok tertentu dengan mudahnya. Sementara penegakan hukum berlangsung tidak adil dan hanya menindak pihak-pihak yang dianggab menjadi lawan politik oleh kekuasaan. Ketidakadilan ini justru semakin menyuburkan praktek ujaran kebencian di media sosial.

Kita semua mendengar bagaimana Presiden Jokowi meminta agar menghentikan ujaran kebencian di media sosial. Meski sesungguhnya permintaan itu juga sifatnya abu-abu karena tidak jelas ditujukan kepada siapa. Namun patut diduga permintaan itu hanya ditujukan kepada pihak kalangan masyarakat yang kritis terhadap kekuasaan dan kekritisan itu dianggab sebagai ujaran kebencian. Dan ini jugalah menjadi faktor suburnya ujaran kebencian ditengah publik karena bukan menyelesaikan masalah namun menambah bahan bakar ditengah panasnya pertarungan masyarakat di media sosial.

Media seharusnya menjadi pilar demokrasi. Menjadi pembawa pesan kebenaran dan faktual kepada masyarakat. Namun saat ini media justru berubah menjadi musuh demokrasi karena dijadikan alat politik oleh para pemilik media. Inilah salah satu sumber petaka bagi netralitas media, menjadi kehancuran bagi salah satu pilar demokrasi, yaitu media yang dimiliki oleh elit politik dan media yang dimiliki oleh partisan politik tertentu. Akhirnya media kehilangan indepensi. Media tidak lagi memberitakan tentang kebenaran, tapi media memberitakan persepsi yang dibentuk sesuai kebutuhan politik pemilik yang menjadi tokoh politik maupun menjadi partisan politik.

Kita menyaksikan 2 hari ini betapa ganasnya media sosial dan media partisan membunuh dan menghabisi Agus Harimurti Yudhoyono sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Bermodal video editan dan gambar-gambar tambahan yang justru mengarah pada kampanye hitam dan pembunuhan karakter serta fitnah yang melanggar UU ITE, AHY dikreasi oleh para media partisan seolah-olah tidak paham tentang masalah penyebab banjir Jakarta. Padahal apa yang disampaikan AHY sudah benar kontennya karena banjir memang lebih rentan terjadi akibat penurunan tanah Jakarta dan naiknya permuakaan air laut. Turunnya level ketinggian tanah Jakarta disebabkan oleh penyedotan air tanah secara ugal-ugalan akibat pembangunan gedung-gedung tinggi, termasuk masalah penataan perkampungan dibantaran kali atau daerah resapan. AHY sudah menjawab dengan tepat tapi karena kepentingan politik sebagai partisan, maka dikreasilah seolah-olah AHY tidak paham masalah. Sungguh, ini adalah fakta nyata jahatnya media sosial dan media partisan.

Media berubah menjadi musuh demokrasi. Sesuatu yang sangat harus dihindari media adalah menjadi alat kepentingan politik dan menjadi partisan politik. Media semestinya adalah salah satu pilar penegak demokrasi, dan bukan musuh demokrasi. Media wajib hukumnya hanya memberitakan kebenaran, fakta dengan jujur dan tanpa rekayasa. Media harus independent dari semua kepentingan politik, baik itu kepentingan pemerintah atau kelompok politik manapun. Namun sangat disayangkan, justru media-media main stream yang selama ini menjadi media rujukan nasional, justru menjadi media partisan yang kemudian hanya memberitakan berita yang dikondisikan untuk memenuhi kepentingan politik pemiliknya.

Kondisi kerusakan bangsa justru akan semakin menjadi besar bila media sudah membohongi publik demi kepentingan politik pemiliknya. Ke mana lagi publik akan mendapatkan kebenaran dan kejujuran jika media dan penguasa lebih suka berbohong? Lahirnya media-media kecil yang coba memberitakan faktapun harus berhadapan dengan arogansi kekuasaan. Ditutup paksa atau dituduh menyebarkan kebencian atau informasi konten ilegal. Kenapa pemerintah tidak menutup media besar yang juga menyebarkan ketidak benaran?

Memang fakta lapangan menunjukkan bahwa AHY terus melaju mendominasi survay pemenangan Pilkada. Nampaknya realitas ini membuat panik kelompok tertentu yang kemudian semakin mengintensifkan serangan lewat media sosial maupun media untuk merusak nama baik AHY maupun SBY yang memang menjadi tokoh sentral dalam proses kontestasi Pilkada ini. Lawan politik yang sudah panik dengan kekalahan didepan mata, memilih jalan menciptakan kekacauan dengan berita-berita fitnah yang menyerang SBY maupun AHY.

Mereka mungkin berharap, dengan kekacauan, fitnah dan menebar kebohongan, mereka akan memenangkan pilkada ini meski dengan cara kotor maupun dengan cara curang, karena hanya dengan cara itulah mereka bisa punya harapan.

Jakarta, 30 Desember 2016

- Via http://www.portalpiyungan.co/2016/12/eks-relawan-jokowi-ke-mana-lagi-publik.html - On December 30, 2016 at 05:18AM

LAYANAN XL BURUK - Jaringan XL Lemot - Jaringan XL Lambat - Jaringan XL Sampah - begitulah ucapan masyarakat ketika jaringan XL mati mulai 1 Desember tapi tidak ada tanggapan, saya buatkan sebuah blog yang silahkan diturunkan sendiri, - ini merupakan tanggung jawab dari CEO Dian Siswarini yang tidak melakukan kontrol ke bawahannya -

Komplain Rangers tidak ada jawaban di FB Page
Rangers tidak ada balasan di Kaskus care - semua pada pindah kartu ( Jangan alasan penuh mail )
Komplain lewat aplikasi juga ngak dibalas,

Bersadarkan pantauan XL memang merubah tarifnya lebih dulu ketimbang jaringannya yang dijanjikan berubah 2 bulan sebelumnya - xl malah merubah tarif 9 Desember tapi jaringan malah semakin letoy, apa bagusnya pindah ke PRIORITAS ?? prioritas cuman membebankan kami, tidak ada gunanya, itu artinya nasibku bergantung padamu, kalau pakai prabayar, ngak suka patahkan SCnya - toh sc cuman 6000 rupiah, ngak ada nilainya, bisa dibuat melanggar undang undang lagi.

Nah mana tanggung jawab dari CEO atau dari pihak XL yang tidak memberikan konfirmasi seolah olah tidak ada masalah sama sekali, karena nyata nyata masalah besar sejak 1 Desember 2016 ada dan tidak selesai sampai tulisan ini diposting, silahkan layangkan melalui media cetak permohonan maaf - JARINGAN XL SAMPAH - JARINGAN XL LEMOT - JARINGAN XL MAHAL - PAKET INTERNET XL SAMPAH - XL AXIATA SAMPAH - DIAN SISWARINI MUNDUR - TIDAK TAHU MALU - XL MALING PULSA - XL MALING