Pemerintah Akan Awasi Aplikasi Chatting, Fadli Zon: Pemerintah Jangan Jadi Mata-Mata Bagi Rakyat! - BURUK DAN MAHALNYA XL PRIORITAS

[portalpiyungan.co] Potensi ancaman terhadap demokrasi di Indonesia dinilai semakin meningkat. Hal ini dipicu dengan rencana pemerintah untuk memantau perbincangan berbagai aplikasi chatting di berbagai platform media sosial.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon dalam keterangan persnya, Sabtu, 31 Desember 2016. Menurutnya, Negara jangan sampai menjadi mata-mata bagi warganya. Itu memundurkan demokrasi di Indonesia.

Pasalnya sambung dia, hak menyatakan pendapat baik lisan maupun tulisan telah dijamin oleh konstitusi. Begitu pula hak berekspresi di depan umum, hak berkumpul dan berserikat, adalah hak setiap warga negara.

“Terkait penggunaan media sosial yang kian massif, yang perlu diatur adalah bagaimana provider telekomunikasi, misalnya, tak sembarangan menjual nomor atau sim card, sehingga orang bisa mudah menyalahgunakannya untuk kepentingan yang melanggar kepatutan dan bahkan hukum, seperti menciptakan identitas dan akun-akun palsu,” ucap Fadli.

Berita-berita hoax dan informasi tanpa klarifikasi kata Fadli kini memang mudah beredar secara massif di media sosial dan aplikasi chatting.

“Namun yang harus dilakukan oleh pemerintah bukanlah melakukan sensor atau pembatasan informasi, melainkan pendewasaan dan pencerdasan publik. Kita tak bisa melawan teknologi. Yang harus dilakukan adalah bagaimana menggunakan teknologi secara bertanggung jawab,” cetus Fadli.

Selain itu kata Fadli, ancaman kemunduran demokrasi juga ditandai dengan begitu mudahnya aparat keamanan melemparkan tuduhan makar terhadap para aktivis. Penangkapan dengan tuduhan makar, tanpa bukti yang kuat, adalah praktik rezim otoritarian yang dapat mengganggu demokrasi.

“Negara tak boleh menakut-nakuti warganya. Jangan sampai hukum menjadi alat politik pemerintah apalagi alat kekuasaan,” tegas Fadli.

Pemerintah kata Fadli, mungkin telah keliru dalam membedakan antara keamanan negara, keamanan rezim, serta keamanan sosial. Jangan sampai hanya karena media sosial yang kerap digunakan mengkritisi pemerintah, lantas itu dianggap bisa mengganggu keamanan negara.

Secara umum, Fadli menganggap jika situasi politik dan keamanan tahun 2016 memang menghangat dan akan tambah hangat pada 2017 karena akan ada pilkada serentak gelombang kedua.

- Via http://www.portalpiyungan.co/2017/01/pemerintah-akan-awasi-aplikasi-chatting.html - On December 31, 2016 at 06:01PM

LAYANAN XL BURUK - Jaringan XL Lemot - Jaringan XL Lambat - Jaringan XL Sampah - begitulah ucapan masyarakat ketika jaringan XL mati mulai 1 Desember tapi tidak ada tanggapan, saya buatkan sebuah blog yang silahkan diturunkan sendiri, - ini merupakan tanggung jawab dari CEO Dian Siswarini yang tidak melakukan kontrol ke bawahannya -

Komplain Rangers tidak ada jawaban di FB Page
Rangers tidak ada balasan di Kaskus care - semua pada pindah kartu ( Jangan alasan penuh mail )
Komplain lewat aplikasi juga ngak dibalas,

Bersadarkan pantauan XL memang merubah tarifnya lebih dulu ketimbang jaringannya yang dijanjikan berubah 2 bulan sebelumnya - xl malah merubah tarif 9 Desember tapi jaringan malah semakin letoy, apa bagusnya pindah ke PRIORITAS ?? prioritas cuman membebankan kami, tidak ada gunanya, itu artinya nasibku bergantung padamu, kalau pakai prabayar, ngak suka patahkan SCnya - toh sc cuman 6000 rupiah, ngak ada nilainya, bisa dibuat melanggar undang undang lagi.

Nah mana tanggung jawab dari CEO atau dari pihak XL yang tidak memberikan konfirmasi seolah olah tidak ada masalah sama sekali, karena nyata nyata masalah besar sejak 1 Desember 2016 ada dan tidak selesai sampai tulisan ini diposting, silahkan layangkan melalui media cetak permohonan maaf - JARINGAN XL SAMPAH - JARINGAN XL LEMOT - JARINGAN XL MAHAL - PAKET INTERNET XL SAMPAH - XL AXIATA SAMPAH - DIAN SISWARINI MUNDUR - TIDAK TAHU MALU - XL MALING PULSA - XL MALING