FUNESIA.NET-Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana mengatakan bahwa anggota DPRD DKI dari empat fraksi akan melakukan boikot rapat bersama SKPD hingga ada keputusan resmi dari Kemendagri atas aktifnya Basuki Tjahaja Purnama sebagai Gubernur DKI.
Triwisaksana mengatakan keputusan resmi tersebut harus berupa pernyataan tertulis.
"Jadi dari Mendagri itu baru turun surat pemberhetian plt (pelaksana tugas) gubernur (Sumarsono), tapi belum ada surat putusan pengaktifan (Ahok) kembali. Jadi yang kami minta dari Mendagri adalah surat tertulis terkait dengan status Ahok sebagai gubernur," ujar Sani, sapaan Triwisaksana, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jumat (17/2/2017).
Sani mengatakan surat tersebut akan menjadi dasar hukum yang dipegang DPRD DKI dalam melakukan rapat bersama satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Provinsi DKI Jakarta.
Politisi PKS itu mengatakan, surat resmi dari Kemendagri terkait aktifnya Ahok sebagai Gubernur DKI berfungsi untuk menghindari perselisihan atau cacat hukum terkait kebijakan yang diambil Pemprov DKI di kemudian hari.
Sani mengatakan DPRD DKI akan menerima jika Kemendagri menyatakan Ahok kembali aktif sebagai gubernur, tapi dia minta keputusan itu harus berbentuk pernyataan tertulis.
"Kalau ada surat tertulisnya maka kami akan ikuti aturan. Nanti tanggung jawabnya ada di Menteri Dalam Negeri," ujar Sani.
Sani berharap Kemendagri segera merespons masalah ini. Kata dia, DPRD DKI juga ingin roda pemerintahan terus berjalan lancar tapi harus tetap memerhatikan aturan yang berlaku.
Adapun, kata Sani, beberapa rapat yang terhambat akibat aksi boikot ini adalah rapat komisi dengan SKPD dan rapat evaluasi APBD DKI 2016.
Empat fraksi di DPRD DKI, yakni Fraksi Gerindra, PPP, PKS, dan PKB mempermasalahkan pengaktifan Ahok sebagai gubernur. Hal ini karena Ahok berstatus terdakwa dalam kasus dugaan penodaan agama.
Seharusnya, gubernur terdakwa diberhentikan sementara namun Kemendagri belum bisa memberhentikan sementara Ahok karena dia didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu Pasal 156 huruf a KUHP atau Pasal 156 KUHP.
Pasal 156 KUHP mengatur ancaman pidana penjara paling lama empat tahun. Sementara Pasal 156a KUHP mengatur ancaman pidana paling lama lima tahun. Akibatnya, Kemendagri memilih menunggu tuntutan jaksa atas kasus itu keluar.
Ahok akan kembali dinonaktifkan jika tuntutan hukumannya lebih dari lima tahun. Namun, jika kurang dari lima tahun, Ahok akan tetap menjabat sebagai Gubernur DKI.
http://megapolitan.kompas.com/read/2017/02/18/08543031/dprd.akan.boikot.rapat.hingga.kemendagri.putuskan.status.ahok
JIKA ANDA MENGGUNAKAN XL, ATAU AXIS BESAR KEMUNGKINAN HALAMAN INI TIDAK BISA DIAKSES, TERNYATA KETIKA ADA YANG KOMPLAIN KE XL, MEREKA LANGSNG MASUKAN ALAMAT KE DNS SERVER MEREKA BIAR DI BLOK.
JARINGAN 4G XL BERMASALAHJARINGAN 4G XL TERNYATA MAHAL
JARINGAN 4G XL LEMOT
JARINGAN 4G XL TIDAK BISA DIGUNAKAN
SOLUSI 4G XL LAMBAT TIDAK ADA
CUSTOMER CARE XL BOHONGI PELANGGAN
4G XL TUMBANG
LAYANAN 4G XL TIDAK SESUAI
4G XL PRIORITAS KUALITAS BURUK
KUALITAS LAYANAN 4G XL BURUK
XL TIPU PELANGGAN DENGAN 4G
4G XL TIDAK BISA DIPAKAI
KUOTA 4G XL UTUH TIDAK BISA DIPAKAI
JARINGAN XL TUMBANG, MANAGEMENT BILANG NO PROBLEM
MANAGEMENT XL BOHONGI PUBLIK BILANG XL TIDAK MASALAH
4G XL GAGAL TOTAL
12 JANUARI JARINGAN XL MATI TOTAL
4G XL TUMBANG, APA REAKSI NETIZEN
PELANGGAN XL 4G KOMPLAIN TIDAK DIBALAS
JAWABAN RANGERS XL MENGECEWAKAN
4G XL MAHAL DAN TIDAK BERGUNA
KUOTA 4G XL MENIPU
4G XL BANYAK PROBLEM
DATA 4G XL LAMBAT SEKALI
4G XL SETTING APN INTERNET
INTERNET 4G XL GAGAL TOTAL
PAKAI 4G XL TERNYATA LAMBAT
LAMBAT SEKALI JARINGAN 4G XL
4G LTE XL TERBUKTI BOHONGI PELANGGAN
4G XL TERNYATA LEBIH LAMBAT DARI 3G
4G XL TIDAK BISA DIAKSES
AKSES INTERNET MATI PAKAI 4G XL
CABUT BATERAI DAN BUANG KARTU XL 4G ANDA
CUSTOMER SERVICE XL TIDAK BERGUNA
CARA MEMPERCEPAT INTERNET 4G XL
4G LTE XL TERBUKTI LEBIH MAHAL
XL PRIORITAS MAHAL TAPI LAMBAT
JARINGAN PRIORITAS XL TERNYATA SAMA SAJA
PELANGGAN XL PRIORITAS RAMAI RAMAI CABUT LAYANAN
KUALITAS XL PRIORITAS TERNYATA MERAGUKAN
JARINGAN XL PRIORITAS SAMA SAJA
HARGA XL PRIORITAS MAHAL DAN TIDAK BERKUALITAS.
TANGGAPI KELUHAN PELANNGAN XL PRIORITAS MALAH TUMBANG
JARINGAN XL TUMBANG PIHAK XL TIDAK KLARIFIKASI
LAYANAN INTERNET XL SANGAT BERMASALAH 2017
2017 AWAL KEHANCURAN XL
JARINGAN XL SANGAT PADAT, TIDAK BISA DIGUNAKAN
MENGAPA GANTI KARTU DARI XL
TIDAK LAGI MENGGUNAKAN XL, JARINGAN LANGSUNG LANCAR
AKSES DATA XL TIDAK LAYAK PAKAI
XL TETAP TIPU PELANGGAN
PELANGGAN XL KABUR TOTAL
TIDAK PERNAH HARGAI PELANGGAN XL NAIKAN TARIF
TARIF INTERNET XL MAHAL, TAPI TIDAK BISA DIPAKAI
COMBO XTRA XL TERNYATA MENIPU
JARINGAN COMBO XTRA XL TIDAK BISA DIGUNAKAN
JARINGAN XTRA XL TUMBANG, AKSES INTERNET DITOLAK
AKSES INTERNET 4G XL DITOLAK
INTERNET XL MATI TOTAL
PENJELASAN MENGAPA INTERNET XL LAMBAT SEKALI
AKSES 4G XL LAMBAT, TIDAK ADA SOLUSINYA TERNYATA
2017 AKSES INTERNT XL TUMBANG NASIONAL
KABEL BAWAH LAUT XL TUMBANG,
XL PUTUS KABEL BAWAH LAUT UNTUK HEMAT DATA
NAIKAN JUMLAH PENGGUNA, XL GAGAL PENUHI JANJI
JANJI KECEPATAN INTERNET XL BOHONG SEMATA
TERBUKTI PIHAK XL BOHONGI PUBLIK LEWAT JARINGAN XTRA
JARINGAN XTRA TERNYATA TIDAK NYATA
XTRA XL 4G LTE TERNYATA LAMBAT SEKALI
LAMBAT DAN PARAH, JARINGAN XL 4G XTRA GAGAL DIGUNAKAN
DIGUNAKAN SEKALI, JARINGAN XL 4G XTRA LANGSUNG MATI
SEJAK MENGGUNAKAN COMBO XTRA, INTERNET LAMBAT
INTERNET LAMBAT XL SALAHKAN PENGGUNA
INFRASTRUKTUR XL GAGAL LAYANI PENGGUNA
XL TIDAK BECUS URUS PEGAWAINYA
RANGERS XL TIDAK BISA PENUHI KELUHAN PELANGGAN
4G MACET TOTAL, APA KATA XL AXIATA,
BUAT PAKET COMBO XTRA,JARINGAN XL MALAH LAMBAT
LAMBATNYA JARINGAN XL DAN SEBABNYA
SEBAB INTERNET XL ANDA LAMBAT.
XL LAMBAT DISELURUH INDONESIA
CARA KELUAR DARI PROGRAM PRIORITAS XL
XPLOR FORUM PENUH KOMPLAIN, RANGERS GAGAL JAWAB
RANGERS XL GAGAL JAWAB KELUHAN PELANGGAN
NAH INI DIA
MOHON DIPERBAIKI, BIAR SAYA DIAM DAN TETAP MENEMPEL MENGGUNAKAN XL, TIDAK TERHITUNG LAGI BERAPA BANYAK KARTU SUDAH SAYA PAKAI, DAN ITU TERNYATA TETAP SAJA NIKMAT,
SALAM SUPER - TERUTAMA BUAT SANG CEO - MAU KABELMU PUTUS SEMUA, KAMI TIDAK MAU URUS, TETAP KONEK.
0 Response to "PAKET INTERNET XL MERUGIKAN Gerindra Dkk, Akan Boikot Rapat Hingga Kemendagri Putuskan Status Ahok XL PRIO MENGECEWAKAN"
Post a Comment