Anggota Komisi XI DPR Hendrawan Supratikno mengatakan, selama ini memang muncul pertanyaan mengenai parameter Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menentukan status Wajar Tanpa Pengecualian, Wajar Dengan Pengecualian dan Disclaimer. Pertanyaan ini ditanyakan hampir setiap kali rapat Komisi XI dengan BPK.
“Karena apa, ternyata daerah-daerah atau kementerian dan lembaga dapat wajar tanpa pengecualian itu memiliki indikasi sangat koruptif. Nah, itu sebabnya BPK sering mendapat serangan dari anggota Komisi XI,” kata Hendrawan saat dihubungi, Sabtu (27/5/2017).
Hal ini disampaikan Hendrawan menanggapi penangkapan auditor BPK oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Penangkapan itu diduga terkait dengan status WTP yang diberikan BPK kepada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
Hendrawan menilai, penangkapan ini telah memperjelas apa yang selama ini hanya menjadi dugaan.
“Apa yang dilakukan (KPK) hari ini merupakan kabar gembira agar apa yang disinyalir sebagai produk-praoduk transaksional jual beli opini itu benar-benar bisa menjadi transparan,” kata politisi PDI-P ini.
Hendrawan berharap, dengan kejadian ini ada evaluasi yang dilakukan oleh BPK agar praktik jual beli status WTP tidak kembali terulang.
“Kita harus membangun tata kelola yang baik, tata kelola yang baik cirinya terbuka transparan dan akuntabel dan adil dan itu harus menjadi komitmen kita bersama,” ucapnya.
Sebelumnya, KPK membenarkan operasi tangkap tangan melibatkan pejabat di BPK. Sekretaris Jenderal BPK Hendar Ristriawan mengatakan, petugas KPK membawa dua Auditor Utama Keuangan Negara III BPK yang berinisial R dan AS beserta salah satu stafnya yang berinisial Y.
Selain BPK, operasi tangkap tangan diduga juga dilakukan terhadap pejabat di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
Saat dikonfirmasi, Menteri Desa, Eko Putro Sandjojo mengatakan belum mendapatkan penjelasan secara rinci mengenai keterlibatan bawahannya dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK. Namun, ia mendapat informasi bahwa petugas KPK mendatangi Kantor Kementerian Desa dan PDTT.
“Saya dapat informasi ada salah satu ruang pegawai Kemendes yang disegel KPK. Saya kirim biro hukum saya ke KPK untuk dapat informasi,” ujar Eko, saat dikonfirmasi melalui pesan singkat.
Rencananya, pada Sabtu (26/5/2017) ini, KPK akan menggelar jumpa pers.
(kompascom/gerpol)
The post Karma Is A Bitch, Banyak yang Dapat WTP tetapi Terindikasi Sangat Koruptif appeared first on Gerilya Politik.
- Via http://www.gerilyapolitik.com/karma-is-a-bitch-banyak-yang-dapat-wtp-tetapi-terindikasi-sangat-koruptif/ - On May 26, 2017 at 08:59PM Ini Adalah Kenang Kenangan Yang Mana Sangat Menarik Untuk Tetap Disimpan, mungkin gambar gambar ini nanti akan lenyap tak kala server GERIYAL POLITIK lenyap, dalam pilgub DKI ini ada sosok GERILYA POLITIK yang cukup mengemparkan, berita beritanya sangat tajam dan sangat menarik membasmi lawan lawan Ahok, - Untuk putaran pertama - berbagai postingan tajam sangat membasmi bagi kubu AHY, - dan apa hasilnya - AHY rontok pada putaran pertama -untuk putaran ke dua yang dimulai dari tanggal 16 Feb - Postingan Postingan Memojokan Group Anies sudah dimulai, dan mari kita lihat hasilnya bersama, tulisan tulisan ini mungkin akan ada disini sebagai saksi bisu -
TULISAN INI PADA DASARNYA TETAP DITUJUKAN UNTUK XL - AXIATA YANG MANA LEMOT LUAR BIASA !!! - Mohon Diperbaiki Jaringan Di Kota KOTA Seperti BLITAR - GIANYAR - DALUNG - Semua Nomor Yang Saya Gunakan merasakan sangat lambat dalam berinternet, dan tolong dikurangi atau matikan saja IBNREACH / IBNADS Mu, intrusive ads, dan sms sms maling pulsa yang sangat tenar di operator XL DAN AXIS..
DAN PADA AKHIRNYA SEKIAN!!
0 Response to "INTERNET LAMBAT XL |Karma Is A Bitch, Banyak yang Dapat WTP tetapi Terindikasi Sangat Koruptif | MENGAPA INTERNET LAMBAT ?"
Post a Comment